nusakini.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi laporan terbaru Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memaparkan kondisi perekonomian terkini. Berdasarkan laporan tersebut, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan, pihaknya akan segera menyusun rumusan strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.

"Saat ini dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat sehingga risiko dan ketidakpastian meningkat, ini menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia," ungkap Noudy saat membuka Seminar Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI tentang Kondisi Perekonomian Terkini di Sunlake Waterfront Resort and Convention, Senin (24/6/2024).

Noudy melanjutkan, masih berdasarkan laporan Dewan Gubernur BI, kondisi ekonomi terkini juga menggambarkan angka inflasi yang cukup fluktuatif, khususnya pada sektor volatile food atau bahan makanan. Tidak hanya itu, perekonomian saat ini juga diwarnai dengan naiknya BI Rate menjadi 6,25 persen. Upaya ini bertujuan menjaga tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang tertekan hingga Rp16.000 per dolar AS.

"Kondisi ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatnya inflasi harga bahan makanan yang berdampak signifikan terhadap daerah di Indonesia," terangnya.

• Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyelenggara Pilkada Serentak 2024
• Sukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Mendagri Pacu Pemda Tingkatkan Partisipasi Pemilih
• Kunjungi Korea Selatan, BSKDN Kemendagri Perkuat Penerapan Smart Governance
• Cegah Lonjakan Inflasi dengan Pertanian Mandiri, BSKDN Kemendagri Ajak Masyarakat Berkontribusi
• Miliki Sumber Daya Melimpah, Mendagri: Indonesia Berpotensi Jadi Negara Dominan

Di lain sisi, Noudy juga mengkhawatirkan kenaikan BI Rate akan dirasakan langsung oleh pelaku ritel dan pemerintah daerah (pemda) hingga berujung menurunnya minat investasi swasta, pendapatan pajak berkurang, turunnya pertumbuhan Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan meningkatnya pembiayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu, Noudy mengungkapkan penyelenggaraan seminar ini akan membawa pengetahuan baru bagi daerah untuk menyikapi kondisi perekonomian global saat ini.

"[Melalui seminar ini] kami harap dapat terumuskan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah yang resilien dan mampu beradaptasi terhadap kondisi nasional dan global serta mampu menekan laju inflasi," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, hadir sebagai narasumber Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Ansar Daaly. Dirinya mengatakan dalam menyikapi kondisi terkini perekonomian global tersebut, pihaknya terus berupaya mendorong partisipasi industri kecil menengah dalam hilirisasi nikel hingga mendorong iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi masuk ke Maluku Utara.

Tidak hanya itu, pihaknya juga optimistis dapat menjawab tantangan ekonomi global dengan mengoptimalkan pengembangan sektor tambang dan pertanian yang sangat potensial. "Upaya strategis yang kami lakukan untuk mengembangkan sektor pertanian yang potensial yakni dengan mendorong program CSR (Corporate Social Responsibility) berupa pelatihan peningkatan kapasitas penduduk sekitar pertambangan seperti pelatihan terkait pertanian, pemberian bantuan produk dan lain sebagainya," pungkasnya.